Islam dalam perspektif politik

 

Islam adalah agama yang dirahmati oleh Allah, islam juga menyempurnakan agama yang turun sebelumnya. Dalam ideologi islam, islam hanya mengenal 1 tuhan yaitu Allah dan nabi Muhammad ialah utusan Allah.

 

Kolaborasi antara Politik dengan agama sangat sangat mungkin terjadi, dikarenakan banyaknya ajaran agama yang mengutamakan akal dan budi yang dijadikan perilaku dalam berpolitik.

 

Bagaimana dengan islam? Pada masa rasulullah, kita mengenal khilafah sebagai ideologi pemerintahan pada era itu. Tentu saja dikarenakan power, privilege dan kemampuan influence rasulullah yang sangat baik, maka pada saat itu menjadi sangat relevan dengan keadaan jasirah arab.

 

Lalu bagaimana dengan islam di Indonesia? Islam di Indonesia berawal dengan kerajaan kerajaan bercorak islam atau kesultanan di Aceh hingga menyebar ke timur Indonesia Ternate dan tidore. Banyaknya kesultanan di Indonesia menunjukan juga bahwa islam menjadi agama yang diterima di masyarakat, tentu saja dengan ideologi islam dan hukum hukum islam yang diterapkan di daerah tersebut.

 

Di masa modern kini, pemikiran tentang politik kita diadopsi dari pemikiran barat, dikarenakan kolonialisme yang dijalankan oleh bangsa barat berhasil menginfluence negara negara di dunia dengan membawa sistem politik dalam penjajahan hingga negara tersebut bisa memilih ideologi apa yang akan dianut nya.

 

Indonesia, negeri yang menjunjung tinggi demokrasi ini tak pernah kehilangan suara Islam dalam gaungan perpolitikan. Bahkan pada pemilu pertama tahun ’55, ada 5 partai islam yaitu, majelis suro muslimin indonesia (Masyumi), NU, Partai syarekat islam Indonesia(PSII), Partai tharekat islam Indonesia(PTII) dan Persatuan tarbiyah Islamiyah (perti). 

 

Walaupun  jumlah simpatisan dan karir yang gemilang, ideologi islam yang digaungkan oleh partai tersebut tidak mampu menyaingi ideologi Pancasila yang dinilai sangat relavan dengan keadaan Indonesia. Namun, di masa kini perjalanan partai Islam tersebut, masih cukup diminati oleh berbagai kalangan. Tentu saja tetap mengacu pada UUD dan Pancasila.

 

Hingga pada suatu masa, gorengan khas politik dengan isu rasisme, terorisme dan ekstrimisme menjangkiti dogma masyarakat tentang partisipasi islam dalam perpolitikan tanah air. Berawal dari kasus penistaan Al Maidah, hinnga suara umat islam pada pemilihan presiden yang terpecah belah. Perang dalam media sosial tak dapat dihindari, dari buzzer, cebong, kadrun selalu menghiasi media massa hingga saat ini.

 

Sejatinya islam dalam perpolitikan adalah suatu kewajaran, dikarenakan sebagai mayoritas di negeri ini. Tentu adanya dominasi merupakan hal yang wajar, maka dengan adanya kemungkinan tersebut, para stakeholder dan decision maker yang duduk di senayan, bisa memberikan regulasi yang jujur, adil dan berkelanjutan. Sekian.

 

 

 

 

Fakhri rasyid 202010050311131